Tautan

   Website Disdik DKI
   Website Pemprov DKI Jakarta
   Website Berita Jakarta

PPLS BPS umur 6-20 tahun


INFO PENTING KJP

     

    1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 11354/-1.851 tanggal 6 November 2014 tentang Laporan Hasil Monev Pemberian Bansos KJP Tahun 2014, mohon diunduh/download pada menu "Pengumuman Penting" (ada 2 file). Surat Edaran Kadisdik tersebut ditujukan kepada : Para Kasudin Dikdas/Dikmen, Kepala Kantor Kemenag Kota Administrasi, Para Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan, dan Para Kepala SD, SMP, SMA, SMK di lingkungan Disdik DKI Jakarta.
    2. Rekapitulasi laporan hasil monev KJP tingkat Kecamatan oleh Kasi Pendidikan Dasar/Menengah Kecamatan, dikirim via email ke : bidangsmkdisdikdki@yahoo.co.id
    3. Para Kepala SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK Negeri dan Swasta, sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2014, diwajibkan menugaskan para wali kelas/guru kelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi faktual terhadap peserta didik penerima KJP Tahun Anggaran 2014 dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (home visit) dan mengisi Instrumen Monev. Instruksi Kadisdik Nomor 60 Tahun 2014 beserta Instrumen Monev dapat diunduh (download) pada menu Pengumuman Penting (ada 4 file)
    4. Siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima KJP melalui usulan online pada bulan Februari 2014, dapat mengambil form aplikasi di Bank DKI yang ditunjuk. Pengambilan form aplikasi dilakukan secara kolektif oleh sekolah, setelah diisi dan ditandatangani, diserahkan kembali ke Bank DKI dengan cara dikoordinir oleh sekolah.
    5. Siswa penerima KJP Tahun Anggaran 2013 yang memenuhi syarat sebagai penerima KJP Tahun Anggaran 2014 hasil verifikasi pihak sekolah, tidak perlu mengambil form aplikasi di Bank DKI.
    6. Penyaluran dana KJP Tahun Anggaran 2014 oleh Bank DKI sudah dimulai, mengingat jumlah penerima KJP sebanyak 573.089 siswa, demi tertib dan kelancaran penyaluran dana KJP, Bank DKI akan mengatur jadwal pengambilan dana KJP yang akan diberitahukan melalui sekolah.
    7. Kepala Sekolah wajib mengunduh (download) pada menu Pengumuman Penting, dalam situs ini : Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar, dan selanjutnya wajib mensosialisasikan/diseminasi kepada guru dan orang tua/wali siswa penerima KJP, agar dipahami, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
    8. Dana Bantuan Sosial KJP akan segera dicairkan. Untuk kepentingan pencairan dana KJP, diinstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah segera menyerahkan ke lt. 5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 3 dokumen sbb :
    9. a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial (Bansos) KJP dari Orang Tua Siswa (1 lembar setiap siswa)
    10. b. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Atas Penggunaan Dana Bansos KJP dari Orang Tua Siswa (1 lembar setiap siswa tanpa materai)
    11. c. Kwitansi Dana Bansos KJP bermaterai Rp. 6.000,- (1 lembar setiap siswa, gunakan lembar kwitansi yang dapat dibeli di warung/toko)
    12. Contoh format a,b,c diatas dapat diunduh (download) di menu : Pengumuman Penting
    13. Diserahkan mulai hari Senin, 25 Agustus 2014 dan paling lambat hari Jumat, 29 Agustus 2014.
    14. Dinas Pendidikan akan segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang fokus menangani tata kelola KJP dan BOP dengan nama Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan (P5).
    15. Pengajuan usulan KJP untuk proyeksi Tahun 2015 sudah mulai ditangani oleh Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan (P5).
    16. Pecairan dana KJP bulan Januari - Juni 2014  sedang diupayakan pada minggu ini. Nama-nama calon peserta didik penerima KJP, dapat dilihat pada menu : Daftar Siswa Penerima KJP.
    17. Sesuai Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 31/-078.8 tanggal 07 Agustus 2014, daftar nama calon penerima KJP yang tidak dilengkapi dengan nama sekolah, alamat sekolah, kelas, NISN, dan NIK, agar terlebih dahulu diisi dengan lengkap untuk penyaluran dana KJP.
    18. Seluruh Operator Sekolah agar segera mengunduh (download) Daftar Siswa Penerima KJP, dan selanjutnya mengisi kolom-kolom yang masih kosong dengan data yang benar.
    19. Melengkapi data pada kolom isian yang masih kosong, dilakukan melalui entry online yang waktunya bersamaan dengan jadwal pengajuan usulan baru KJP.
    20. Dana KJP hanya dicairkan kepada siswa yang sudah diisi dengan data lengkap pada seluruh kolom (nama sekolah, alamat sekolah, kelas, NISN, NIK)
    21. Jadwal usulan baru KJP untuk proyeksi Tahun Anggaran 2015, akan dibuka  dengan cara entry online oleh Operator Sekolah yang sudah diberikan username dan password untuk login kedalam SIM KJP melalui situs : www.infokjp.net
    22. Mekanisme dan prosedur pengajuan usul KJP Tahun Anggaran 2015 sbb :
    • Kepala Sekolah menugaskan wali kelas/guru untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa (home visit) guna melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan untuk mendeteksi/identifikasi kondisi ekonomi keluarga;
    • Hasil verifikasi dan tinjauan lapangan dituangkan dalam lembar berita acara;
    • Bila hasil verifikasi dan tinjauan lapangan menemukan fakta bahwa kondisi ekonomi keluarga siswa benar-benar tidak mampu, maka rumusan rekomendasi, ditulis : Benar Keluarga Tidak Mampu dan Layak Mendapatkan KJP;
    • Sekolah membuat daftar nama-nama siswa yang direkomendasikan layak mendapatkan KJP dari hasil verifikasi dan tinjauan lapangan;
    • Sekolah memanggil orang tua siswa yang direkomendasikan layak mendapatkan KJP untuk : a). Membuat Surat Permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan Bantuan Sosial KJP Tahun Anggaran 2015, b). Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dengan menyerahkan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa siswa tersebut layak mendapatkan KJP dari hasil tinjauan lapangan, c). Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) penduduk DKI Jakarta, d). Membuat Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTM) terhadap kebenaran surat keterangan tidak mampu, dan apabila tidak benar siap diberikan sanksi pidana, perdata, administrasi dan penghentian KJP seketika itu;
    • Kepala Sekolah membuat Pernyataan Tanggungjawab diatas mateterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap siswa yang diusulkan sebagai calon penerima KJP dan kondisi riil benar-benar dari keluarga tidak mampu dan layak mendapatkan KJP;
    • Operator Sekolah mengajukan usul KJP dengan cara entry online kedalam SIM KJP melalui situs : www.infokjp.net;
    • Pengajuan usul KJP Tahun Anggaran 2015 secara online akan diumumkan jadwalnya dalam Situs ini.
    • Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) dari orang tua tentang kebenaran surat keterangan tidak mampu, dapat diunduh (download) dalam fitur : Pengumuman Penting;
    • Contoh Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Sekolah/Madrasah tentang kebenaran sudah dilakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap siswa yang diusulkan KJP, dapat diunduh (download) dalam fitur : Pengumuman Penting
    • Contoh Surat Permohonan Dana Bansos KJP dari Orang Tua kepada Gubernur dapat didownload pada menu : Pengumuman Penting.

        2. Dalam rangka validasi dan verifikasi calon penerima KJP Tahun Anggaran 2014, seluruh Kepala Sekolah diwajibkan melaporkan : 

    • a. Daftar siswa penerima KJP Tahun Anggaran 2013 yang masih memenuhi syarat sebagai penerima KJP Tahun Anggaran 2014, dengan menggunakan format (silahkan download Surat Edaran Verifikasi KJP_1) pada menu : Pengumuman Penting.                                                                                                                                            b. Daftar siswa penerima KJP Tahun Anggaran 2013 yang saat ini sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima KJP Tahun Anggaran 2014, yang disebabkan antara lain karena meninggal dunia, dropout, menolak KJP atas permintaan orang tua, pindah menjadi penduduk luar DKI, memiliki rekening ganda (double account), didiskualifikasi sebagai penerima KJP oleh Kepala Sekolah karena melalukan tawuran, mengkonsumsi narkoba/miras, merokok, sering membolos, melakukan tindakan asusila, melakukan tindakan kriminal, serta yang tidak pernah menyerahkan laporan penggunaan dana KJP, dengan menggunakan format (silahkan download Surat Edaran Verifikasi KJP_1) pada menu : Pengumuman Penting
    • Pengajuan usulan KJP Tahun 2014 dijadwalkan mulai tanggal 3 s.d 28 Februari 2014, dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut : a) Usulan KJP dilakukan dengan cara entry online oleh Operator Sekolah yang sudah diberikan username dan password untuk login kedalam SIM KJP melalui situs : www.infokjp.net        b). Yang diusulkan KJP hanyalah peserta didik yang belum mendapatkan KJP. c). Peserta didik penerima KJP Tahun 2013, otomatis menjadi penerima KJP Tahun 2014 tanpa diperlukan pengajuan ulang. d). Operator Sekolah hanya dapat entry online usulan KJP Tahun 2014 terhadap peserta didik yang belum mendapatkan KJP dan yang memiliki dokumen persyaratan usulan KJP berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) penduduk DKI Jakarta dan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan. e). Penulisan nama siswa dan nama sekolah tidak boleh menggunakan tanda baca seperti : ' - " , ; / () yang dapat mengakibatkan gagal dalam pembentukan nomor rekening dan ATM Bank DKI.
    • Usulan KJP yang sudah dientry online, selanjutnya dicetak/print, dilampirkan SKTM asli dari Kelurahan dan fotokopi KK segera diserahkan kepada Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan usulan KJP.
    • Untuk kepentingan validasi data peserta didik penerima KJP Tahun 2013, diinstruksikan kepada seluruh Operator Sekolah untuk login dengan Username dan Password kedalam SIM KJP guna mengisi kolom data  : Kelas Saat Ini, NIK/Nomor Induk Kependudukan (lihat dalam Kartu Keluarga), dan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional). Pengisian ketiga data tersebut dimulai dari hari Senin, 16 Desember 2013 s.d 10 Februari 2014 dengan langkah sbb :a) Login dengan Username dan Password kedalam SIM KJP; b) Klik menu Isi Kelas, NIK dan NISN; c) Isikan data kelas siswa pada saat ini, NIK dan NISN; d) Klik Simpan. Bila saat ini peserta didik penerima KJP belum memiliki NISN, maka sekolah wajib segera mengurus NISN. Data NIK dan NISN akan dijadikan filter kunci untuk menghindari duplikasi terhadap pengajuan usulan KJP tahun 2014. Bila sampai batas waktu yang ditentukan, Operator Sekolah belum entry data Kelas, NIK dan NISN, maka penyaluran dana KJP bagi peserta didik dari sekolah saudara mulai bulan Januari 2014 akan ditunda untuk sementara waktu sampai diselesaikannya pengisian ketiga data tersebut.
    • Dalam rangka akuntabilitas penggunaan dana KJP, setiap peserta didik penerima KJP wajib menyerahkan melalui sekolah : a). Fotokopi rekening koran transfer dana KJP pada Buku Tabungan Monas Bank DKI (fotokopi lembar halaman yang tertera nama nasabah & nomor rekening, dan lembar halaman yang tertera nilai nominal uang yang ditransfer oleh Bank DKI). b). Menyerahkan laporan penggunaan dana KJP Semester II : bulan Juli-Desember 2013. Lebih jelasnya instruksi ini, silahkan download Surat Edaran pada vitur "Pengumuman Penting"  
    • KJP hanya untuk peserta didik warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu.
    • KJP adalah bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, seperti : seragam sekolah, sepatu, buku, alat tulis, transportasi, ekstra kurikuler dan tambahan gizi.
    • Prosedur usulan KJP hanya dapat dilakukan melalui sekolah, dengan cara entry online oleh Operator Sekolah yang sudah diberikan username dan password untuk login kedalam SIM KJP.
    • Siswa yang diusulkan sebagai calon penerima KJP wajib menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dan fotokopi Kartu Keluarga Penduduk DKI Jakarta.
    • Sekolah wajib menempelkan dalam papan pengumuman, nama-nama peserta didik yang diusulkana sebagai calon penerima KJP.
» Data PPLS BPS umur 6-20 tahun: Kecamatan Johar Baru

  1. Kelurahan Galur

  2. Kelurahan Johar Baru

  3. Kelurahan Kampung Rawa

  4. Kelurahan Tanah Tinggi

 
copyright © kjp 2013